sep2sip: Biaya Pembangunan Gedung Baru DPR RI sekitar 1.6 Trilyun

Rencana pembangunan gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) yang mirip Hotel Berbintang karena dilengkapi Kolam Renang, Spa dan Pijit ini senilai Rp 1,6 trilyun dan akan mulai dikerjakan Oktober tahun ini. Dana APBNP 2010 sebesar Rp 250 miliar juga akan segera di gunakan setelah peletakan batu pertama. Walaupun banyak kritik dan keberatan kiri-kanan namun pembangunan megaproyek gedung baru DPR RI tetap berlanjut. Tendernya telah di buka pada tanggal 31 Agustus tahun ini.

Usut punya usut pembangunan gedung baru DPR adalah rekomendasi tim peningkatan kerja anggota dewan. Meski banyak menimbulkan pertentangan di masyarakat, DPR terus mensosialisasi pentingnya gedung baru tersebut.

Dilain pihak, Marzuki Alie Ketua DPR mengiming-imingi berjanji akan membatalkan proyek gedung baru DPR itu dan secara terbuka menerima kritikan dari masyarakat terkait pembangunan gedung baru tersebut. "Mau tidak mau, suka tidak suka pembangunan ini harus tetap dilanjutkan, kalau ada kritik kita terima saja," kata Marzuki Alie. Menurutnya fasilitas seperti kolam renang dan Spa itu perlu untuk menunjang kinerja anggota dewan. "Untuk rehat Dewan harus disiapkan karena mereka seringkali kerja hingga malam," katanya.

Dilain kesempatan Marzuki Alie juga mengatakan "Tidak ada satu pun parlemen di dunia yang ada spa atau tukang pijitnya. Jadi saya pastikan tidak ada spa ataupun kolam renang di gedung baru, semua fasilitasnya standar," ujar Ketua DPR Marzuki Alie dalam konferensi pers di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (31/8/2010) dikutip dari detiknews.

Sebab terjadinya kritikan adalah adanya fasilitas mewah yang akan dihadirkan dalam gedung wakil rakyat itu. Fasilitas dimaksud seperti kamar istirahat lengkap dengan spring bednya, kolam renang, dan spa. "Gedung baru dibangun sebanyak 36 lantai, dilengkapi ruang rekreasi di lantai paling atas. Fasilitasnya kebugaran, spa, apotek, kolam renang, toko (mini market).

Sarana ruang rekreasi diharapkan dapat menjadi hiburan santai anggota DPR di tengah melaksanakan tugas legislasi. "Agar anggota DPR bisa rileks," jelas tim leader teknis pembangunan, luas bangunannya hingga kini masih belum ditentukan. harus dihitung atas dasar luas jumlah total lantai bangunan. dan orang yang akan berada di gedung baru DPR tersebut.

Sebelumnya gedung baru DPR disebut mencapai luas 157.000 meter persegi. Masing-masing anggota dewan memiliki ruang kerja seluas 120 meter persegi. Ruang kerja tersebut terdiri dari ruang kerja anggota, ruang staf ahli dan asisten pribadi, ruang rapat kecil, kamar istirahat, kamar mandi, WC, dan ruang tamu. Meskipun sejumlah anggota DPR dari FPD seperti Venna Melinda mendukung pembanguan Gedung Baru DPR yang difasilitasi kolam renang dan Spa, namun tiga pimpinan DPR menolak rencana yang dianggap tidak sesuai dengan amanat kerja DPR ini.

Sekalipun masih banyak rakyat yang diwakilinya miskin, DPR tetap membangun gedung baru. Pasalnya, DPR menilai tidak ada hubungannya pembangunan gedung baru dengan kemiskinan di Indonesia.

"Kalau bicara kemiskinan ya sudah sejak Indonesia merdeka rakyat Indonesia miskin. Tidak ada hubungannya antara pembangunan gedung dengan kemiskinan," ujar Wakil Ketua BURT DPR Pius Lustrilanang kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (1/9/2010).

Pius mengatakan, DPR bekerja untuk rakyat. Sudah seharusnya DPR mendapat penghargaan berupa fasilitas gedung yang layak.

"DPR kan menganggarkan untuk rakyat, sudah ada porsinya untuk rakyat dan sudah ada porsinya untuk DPR," papar Pius.

Pius berharap rencana pembangunan gedung baru tidak terus dimusuhi. Sebab, pembangunan ini bagian dari langkah reformasi. "Kecuali ingin agar DPR yang lebih baik juga ditunda," tutupnya. (van/gun) - http://www.detiknews..com/read/2010/...kin?n991101605

Kronologi Rencana Pembangunan Gedung DPR RI

Didasarkan atas perubahan jumlah anggota dewan yang tiap periode bertambah, serta tidak mencukupinya Gedung Nusantara I untuk dapat menampung aktifitas anggota DPR RI.
Saat ini tiap anggota DPR RI di Gedung Nusantara I menempati ruang seluas ± 32 m2, diisi 1 anggota, 1 sekretaris, dan 2 staf ahli. Kondisi ini dianggap tidak optimal untuk kinerja dewan.
Dalam rangka penataan Kompleks DPR, maka BURT menyusun TOR Grand Design Kawasan DPR RI. Pada Tahun 2008, Setjen DPR RI melakukan Lelang untuk Konsutan Review Masterplan, AMDAL, dan Audit Struktur Gedung Nusantara, yang menghasilkan Blok Plan Kawasan DPR/MPR RI (Oktober 2008).
Pada 2 Februari 2009, PT. Virama Karya (Konsultan Masterplan, AMDAL, dan Audit Struktur) memaparkan Blok Plan Kawasan MPR/DPR RI pada Rapat Konsultasi Pimpinan DPR dengan Pimpinan Fraksi serta Pimpinan BURT. Rapat meminta Konsep Blok Plan disempurnakan.
Pada 18 Mei 2009, diadakan Rapat Dengar Pendapat antara Steering Committee Penataan Ulang dengan IAI, INKINDO dan PT. Yodya Karya memutuskan untuk mengadakan lokakarya dalam rangka mendapatkan masukan-masukan mengenai Komplek Gedung MPR/DPR/DPD RI.
Pada 24-25 Juni 2009 diadakan Lokakarya Penataan Ulang Komplek MPR/DPR/DPD RI dan hasil Penyempurnaan Master Plan telah disampaikan ke BURT.[1]

Gambar Kawasan dan Tampak Gedung Baru [2]